Pembebasan Napi Korupsi Penghianatan Reformasi - LPM ARRISALAH

Pembebasan Napi Korupsi Penghianatan Reformasi

Share This

(Penulis Opini adalah Mahasiswa Hukum Tata Negara UINSA)

Saat ini Indonesia sedang dilanda musibah, yakni pandemik Corona Virus Desease 19 (Covid-19). Adanya virus ini membuat kekhawatiran masyarakat maupun pemerintah, sebab virus ini menganggu beberapa aktivitas masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah menerapkan darurat sipil dengan Physical Distancing melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosia Berskala Besar.


Kendati demikian, bahwa banyak pihak menggunakan aji mumpung untuk melaksanakan kepentingannya, salah satunya pernyataan ketua Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang ingin membebaskan narapidana (Napi) minimal 30.000 lebih terpidana umum dengan syarat usia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman dengan alasan ditakutkan penyebaran Covid-19 yang disebabkan over capacity dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).


Pembebasan napi ini tidak terkecuali napi korupsi, narkoba, dan teroris. Untuk melaksankan hal demikian, ia terhambat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan.


Yasonna berkeinginan merevisi PP tersebut, agar dapat membebaskan napi korupsi, narkoba, dan teroris dengan syarat serta ketentuan yang sama, sedangkan napi korupsi jumlah prosentasenya lebih sedikit dibandingkan napi umum. Menurut penulis, pernyataan Yasonna tidak masuk akal dengan jumlah napi umum hanya 1,8%, sehingga tidak menyebabkan over capacity.


(Dokumentasi Google)


Yasonna menyatakan, apabila seseorang tidak terima dengan pembebasan napi, mereka adalah orang yang memiiki rasa kemanusiaan yang tumpul (Jawapos/5/4/20). Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk membebaskan mereka, sebab keamanan, kenyamanan, dan masa depan Negara dipertaruhkan dalam keadaan ini. IPW (Indonesia Police Watch) juga menentang keras tindakan Yasonna yang dinilai kurang pertimbangan.


Tindakan korupsi, narkoba, dan teroris merupakan extra ordinary crimes atau kejahatan luar biasa, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga untuk menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh manusia lain, sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa, serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan serius terhadap HAM.


Masalah ketidak aturan terkait koordinasi Yasonna tidak selesai, sebab ia tidak pernah melibatkan lembaga ekseminatif Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sebagai lembaga indepen yang menangani masalah korupsi terhadap wacana pembebasan 300 napi korupsi (Jawapos/2/4/2020). Jika alasannya adalah menciptakan stabilitas Negara, maka harus ada koordinasi pada elemen yang bersangkutan dalam menciptakan checks and balances setiap lembaga Negara melalui komunikasi vertikal maupun horizontal.


Hal yang harus dipertimbangkan oleh Yasonna dalam pembebasan napi korupsi, narkoba, dan teroris, jangan sampai keinginannya membuat masyarakat cemas dalam keadaan negeri yang mulai krisis dan kritis, sebab amanat reformasi salah satunya adalah memberantas korupsi. Pesan saya selaku anak bangsa, tidak ingin melihat napi korupsi, narkoba, dan teroris berkeliaran di bumi pertiwi ini. (Ody)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages