Menagih Rekognisi Independensi Pers Mahasiswa di Bawah Perguruan Tinggi Maupun Konstituen - LPM ARRISALAH

Menagih Rekognisi Independensi Pers Mahasiswa di Bawah Perguruan Tinggi Maupun Konstituen

Share This

doc. from google

             Pers menjadi salah satu pilar penegak dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam hak kebebasan berpendapat. Peran Pers secara umum bukan hanya mengungkap kebenaran namun juga fakta serta melakukan edukasi terhadap masyarakat. Begitupula Pers Mahasiswa (Persma), Persma hadir dalam lingkup perguruan tinggi sebagai upaya mewujudkan berhasilnya kebebasan akademik. Persma menjadi sarana penyaring aspirasi warga universitas sebagai ladang terciptanya kreativitas maupun kritik serta saran membangun.


          Kebebasan akademik seringkali dimaknai kebebasan yang hanya dimiliki dosen, padahal mahasiswa juga memiliki hak tersebut. Inilah faktor yang menjadikan beberapa mahasiswa tidak berani menyuarakan kritik ataupun sanggahan. Dimana seharusnya perbedaan itu dapat menjadi forum diskusi dan saling bertukar pikiran sehingga membawa budaya akademik yang lebih baik. Interaksi setidaknya bukan hanya terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen saja, melainkan antara pendidik dengan mahasiswanya juga. Namun, tak dapat dipungkiri bahwasannya dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, memiliki rekognisi berbeda yang diperoleh oleh Pers Mahasiswa.


           Dalam Bincang Advokasi yang mengangkat isu “Kekerasan Terhadap Persma”, perbedaan antara perusahaan Pers dengan Lembaga Pers Mahasiswa yakni pada siapakah UU Pers ini dapat diterapkan? Apakah semua yang termasuk dalam Pers memiliki pengakuan di dalam UU Pers? Sejatinya, UU Pers mengatur mengenai jaminan perlindungan bagi perusahaan Pers dan wartawan. Dengan standardisasinya yakni perusahaan Pers harus menyesuaikan 4 dokumen dalam Piagam Palembang, KEJ, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan SOP Perlindungan Wartawan. Maka, dianggaplah personil redaksi maupun wartawan suatu perusahaan Pers sebagai suatu profesi. Sedangkan, pada Pers Mahasiswa sendiri statusnya tetap mahasiswa bukan sebagai profesi ahli. Sehingga, Pers Mahasiswa tidak memperoleh perlindungan di bawah UU Pers.


          Hal inilah yang menyebabkan Pers Mahasiswa seringkali dipandang sebelah mata, juga mendapat represi dari pihak-pihak yang kontra. Selagi belum adanya legal standing bagi Persma, tentu akan berdampak pada kesulitan jurnalis untuk memperoleh data-data. Pun, ini berdampak pada jurnalis yang mendapatkan kekerasan/serangan, mereka enggan diadvokasi karena adanya rasa takut dan ancaman. Mulai dari delegitimasi karya Persma, intimidasi dari pihak perguruan tinggi, maupun kekerasan fisik. Ini yang menjadi faktor Persma seolah tidak diakui oleh lingkup universitas. Adanya normalisasi dari internal seolah menormalkan represi.


        Jika melihat dari Hak Konstitusional dalam UUD NKRI 1945, memuat bahwasannya warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, keadlilan maupun kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D) serta dalam (Pasal 28E ayat 3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka, sebagai bagian dari warga negara juga mahasiswa, Persma berhak mendapatkan perlindungan atas dasar konstitusi juga dalam perguruan tinggi. Inilah yang menjadi celah yang tak disebutkan di dalam UU Pers. Status Pers mahasiswa melekat pada mahasiswa, sehingga tanggung jawab ada pada perguruan tinggi yang menaungi. Pembinaan Pers mahasiswa oleh dosen juga menjadi salah satu tiang tegaknya kebebasan akademik.



        Dewan Pers dalam Bincang Advokasi pada 22/7/22, telah membuat skema perlindungan yang masih terus diupayakan agar terlaksana yakni seperti status Pers Mahasiswa melekat selama menjadi mahasiswa, perguruan tinggi bertanggungjawab membuat skema perlindungan bagi mahasiswa maupun Persma, Persma berada dalam pendampingan oleh dosen/Konstituen Lembaga Pers, rekognisi Persma dilakukan dengan skema kerjasama antara Kemendikbud dengan Dewan Pers, serta menerbitkan kartu Pers oleh Dewan Pers/Konstituen yang berlaku selama menjadi mahasiswa (dianalogikan pengacara praktik mahasiswa).


           Persma dari segi kreativitas memang berbeda dengan jurnalis professional, menurut Sasmito dari AJI Indonesia. Sebab, dalam satu tahun setidaknya seorang jurnalis menghasilkan dua belas karya atau lebih. Pun menjadi seorang jurnalis, harus benar-benar taat pada kode etik jurnalis. Sehingga, timbulnya wacana mengenai apakah seharusnya diadakan revisi pada UU Pers mengenai perlindungan terhdap Persma perlu segera dilakukan, menurut Sasmito itu belum terlalu mendesak, bisa jadi diusulkan di masa mendatang. Persma memang membutuhkan regulasi yang menyetarakan posisi Persma dengan jurnalis professional, dengan syarat seperti patuh terhadap kode etik serta menghasilkan dua belas karya jurnalistik dalam setahun.

        Dapat disimpulkan dengan rekomendasi dari PPMI Nasional mengenai rekognisi Persma yakni dengan mengupayakan tiga hal sebagai barikut: Dewan Pers membuat pernyataan terbuka/political statement tentang Persma, Persma melakukan MoU dengan Kemendikbud Ristek/Dirjen Pendis, serta revisi UU Pers. Persma menagih haknya namun, bukan sebagai wujud seolah mengemis. Akan tetapi, pemenuhan hak perlindungan dan pengakuan oleh perguruan tinggi maupun konstituen harus ada. Menjadikan Lembaga Pers Mahasiswa bergerak independen guna mewujudkan kebebasan akademik benar-benar tercipta di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh : Caca

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages