(Dokumentasi LPM Arrisalah: Pemberian Konsumsi dari Polres)
Arrisalah─ Demonstrasi atas penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi dilakukan pada Rabu, (14/9/22) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Massa didominansi dari mahasiswa yang berasal dari universitas di Surabaya. Di
tengah-tengah aksi unjuk rasa dan orasi dari perwakilan masing-masing
universitas, polisi menyediakan konsumsi berupa minuman maupun makanan ringan.
Mahasiswa selaku demonstran merasa
senang karenanya, beberapa dari mereka bahkan berterima kasih pada Wakapolres.
Memang, aksi kali ini berlangsung damai hingga usai, meskipun mahasiswa belum
ditemui secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur ataupun wakilnya. Kondisi aksi
penolakan ini masih berjalan secara kondusif.
Namun, tetap saja pandangan dari
beberapa orang menilai bahwasannya kebaikan yang dilakukan oleh aparat tadi
dirasa hanya sebagai wujud dari pemulihan nama baik institusi POLRI di mata
masyarakat. Di sisi lain, mereka juga dapat dikatakan mampu mengayomi dan
memfasilitasi aspirasi para mahasiswa dengan baik. Jurnalis Ar Risalah sempat
mengobrol dengan salah seorang polisi yang bertanya, mengapa salah satu dari
perwakilan orator itu tidak memakai pengeras suara?
“Menyampaikan aspirasi itu kan
diperbolehkan oleh Undang-undang, kita sebagai pihak aparat keamanan tentunya
ya berkewajiban untuk mengawasi kemudian untuk menjamin keamanan dari
orang-orang yang akan melakukan aksi, termasuk adik-adik ini. Kita pastikan
juga bahwa aksi ini tidak mengganggu masyarakat yang lain juga. Jadi, sama-sama
aktivitas masyarakat ini berjalan, kemudian aktivitas adik-adik untuk
menyampaikan aspirasi yang diatur Undang-undang itu juga berjalan,” ujar AKBP
Hartoyo, S.I.K., M.H. selaku Wakapolrestabes Surabaya.
“Kemudian, tetap sampaikan aspirasi
dengan santun kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Silakan, kami dari
pihak kepolisian siap menampungnya,” ucap Hartoyo di akhir perbincangannya
dengan jurnalis Ar Risalah.
Persoalan tindakan apapun yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum sekarang tentu tak dapat dipungkiri masih
menjadi sorotan. Namun, jikalau memang hal ini dilakukan sebagai langkah untuk
mengayomi ataupun memfasilitasi aspirasi masyarakat, tentu menjadi hal baik
yang dapat memulihkan nama baik institusi POLRI. Selama itu murni dilakukan
atas nama kewajiban dan kesadaran, bukan sekadar citra baik di mata masyarakat
semata. (Caca)
0 Komentar